<![CDATA[Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan ketersediaan produk bersertifikat halal. Pengesahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal menunjukkan peran pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen Muslim. Studi ini mengeksplorasi tantangan dan solusi yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lingkungan Warga Kapi Minda, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dalam memperoleh sertifikasi halal. Fokus utama terletak pada sektor UMKM yang meskipun memiliki potensi besar untuk ekspansi pasar dan peningkatan ekonomi, sekitar 95% di antaranya belum memperoleh sertifikasi halal. Faktor-faktor yang menghambat proses sertifikasi ini meliputi kompleksitas prosedur, kurangnya informasi, dan keterbatasan sumber daya ekonomi. Pendekatan komprehensif dan multi-aksial yang melibatkan peran aktif pemerintah, institusi pendidikan, komunitas bisnis lokal, dan UMKM itu sendiri digunakan dalam studi ini. Strategi yang diusulkan mencakup penyelenggaraan lokakarya edukatif, fasilitasi dokumen perizinan, pengembangan jaringan, promosi, serta kolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas UMKM dalam meraih sertifikasi halal sehingga meningkatkan akses pasar dan keberlanjutan ekonomi mereka. Pendekatan inovatif dalam kegiatan ini melibatkan pemberdayaan multi-aksial, pelatihan sebagai intervensi utama, serta peningkatan akses pasar melalui jaringan dan promosi. Studi ini berkontribusi pada literatur terkait ekonomi pedesaan, pengembangan UMKM, dan manajemen sertifikasi halal, serta menawarkan kerangka kerja pemberdayaan UMKM untuk meraih sertifikasi halal dan memperluas jangkauan pasar mereka, baik di tingkat lokal maupun internasional.]]>
Copyrights © 2024
