PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Urip Santoso (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya)

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Vol 21, No 3 (2016): Edisi September

Perolehan tanah untuk kepentingan umum dapat ditempuh melalui pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan persetujuan dari pihak yang berhak. Oleh karena pihak yang berhak tidak bersedia melepaskan hak atas tanah, maka timbul sengketa antara instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak. Sifat sengketa dalam pengadaan tanah adalah sengketa tata usaa negara dan sengketa keperdataan. Penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan ditempuh melalui musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak, gugatan, atau keberatan kepada pengadilan.Acquisition of land for public purpose can be reached through land acquisition. Land acquisition for public interest require the approval of the party entiled. There fore, the party entiled to not be willing to give up their land rights, the dispute arises between agencies that require land and beneficiaries. The nature of the dispute in the procurement of land for public purposes is dispute administrative and civil disputes. Settlement of disputes in land acquisition for public purposes pursued through consultation between the agencies that require land and the party entiled to, claim, or objection to the court.