<![CDATA[Artikel ini akan mengkaji tentang bagaimana membentuk model tata kelola lembaga koperasi sampah berbasis otonomi desa sebagai upaya menciptakan desa ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sampah merupakan material sisa yang “tidak dipergunakan” setelah berakhirnya suatu proses. Sebagai contoh di Yogyakarta berdasarkan data tercatat 532 meter kubik per hari pada tahun 2005,. Kemudian meningkat menjadi 1.571 meter kubik per hari pada tahun 2007 dan sampai tahun 2015 terus meningkat. Sekitar 13 persen dari jumlah tersebut berupa sampah plastik. Dari seluruh sampah yang ada, 57 persen ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudera. Sampah tidak hanya menjadi persoalan pemerintah namun juga harus menjadi persoalan diri pribadi warga yang menghasilkan sampah. Upaya pembuatan Tempat Pembuangan Akhir tidak bisa menyelesaikan masalah sampah dikarenakan ketersediaan lahan yang berbeda-beda tiap daerah dan fasilitas perlindungan lingkungan yang cukup mahal. Adanya otonomi desa (menurut UU Nomor 6 Tahun 2014) desa memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola sampah menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomi bagi warganya. Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga khusus berbentuk koperasi berbasis otonomi desa yang dapat mengelola sampah dan memberikan manfaat (seperti jaminan kesehatan dan jaminan lain) yang bisa memberi stimulan bagi warga desa untuk bersedia mengelola sampah. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi lapangan, wawancara, dan melakukan kuisioner di desa Sukun, kabupaten Malang. Kata kunci: koperasi sampah, Otonomi desa, Lingkungan ]]>
Copyrights © 2018
