<![CDATA[Politik hukum yang terkandung dalam Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan regulasi yang ada dalam pendirian perusahaan di Indonesia. Omnibus Law ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan menghilangkan tumpang tindih regulasi dan memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA. Penelitian ini berfokus pada dampak hukum yang dihasilkan oleh penerapan Omnibus Law terhadap struktur hukum dalam pendirian perusahaan, khususnya dalam hal kemudahan perizinan dan pembentukan badan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa penerapan Omnibus Law berhasil menyederhanakan prosedur perizinan dan mempercepat pendirian perusahaan, namun implementasi sistem OSS-RBA masih menghadapi tantangan di beberapa daerah yang belum siap secara infrastruktur. Kendala-kendala ini berdampak pada ketidakseimbangan dalam implementasi regulasi, meskipun secara keseluruhan hukum perusahaan menjadi lebih efisien dan transparan.]]>
Copyrights © 2025
