<![CDATA[Berlarutnya pelaksanaan proyek pembangunan SPAM Umbulan ditengarai akibat adanya kesalahan daripemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam memilih model komunikasipolitik. Selama kurang lebih 45 tahun, pemerintah melakukan komunikasi politik searah menggunakanmodel homofili yang bersifat atas-bawah (Top down). Pada saat pendekatan ini digeser dari modelkomunikasi homofili vertikal internal ke model homofili horisontal internal hasilnya justru berbedakarena lima pemerintah daerah yang terkait dengan proyek SPAM Umbulan yaitu: Kabupaten Pasuruan,Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik yang masing-masing sejajarhirarki birokrasinya (Pemerintah kabupaten dan kota) pada kenyataannya saling mempertahankankepentingannya sendiri. Akibatnya terjadi konflik kepentingan di internal pemerintah daerah, khususnyamenyangkut konpensasi bagi hasil dari proyek tersebut. Konflik ini kemudian dapat diredam melaluimodel komunikasi homofili vertikal internal melalui intervensi kebijakan dari pemerintah pusat atauhirarki birokrasi yang lebih tinggi. Namun model komunikasi politik ini, sempat ditolak oleh kalanganeksternal termasuk masyarakat dan para politisi di DPRD Jawa Timur. Untuk mencapai keseimbangandalam melakukan komunikasi politik, maka perlu adanya pendekatan campuran dengan memadukanmodel komunikasi politik yang bersifat bawah-atas (Bottom-up) yaitu komunikasi politik model heterofilihorisontal eksternal yang melibatkan kelompok kepentingan (Stakeholders) secara lebih luas, terbuka dandapat dipertanggungjawabkan seperti melalui Musrenbang tingkat desa sampai nasional. Selain itu perlujuga pendalaman komunikasi politik melalui FGD dengan melibatkan para ahli dari perguruan tinggi(PTN/PTS). Dengan demikian, maka dapat diperoleh sintesa baru yaitu kombinasi komunikasi politik:model homofili-heterofili (Homoheterofili), vertikal-horisontal, dan internal-eksternal.]]>
Copyrights © 2017
