<![CDATA[Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pra dan pasca dari Putusan MK 005/PUU/IV/2006 yang menjadi jawaban dari permohonan para pihak yang menentang keberadaan fungsi pengawasan oleh KY karena dianggap telah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan. Keberadaan kewenangan mengawasi dari pada KY telah tertera dalam UU Dasar 1945 pada Pasal 24B angka (1) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung keberadan kewenangan tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Pasal 20, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 34 angka (3). Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan MK tersebut dikeluarkan telah menjadikan pengawasan KY terbatas dimana pengawasan internal dilakukan oleh mahkamah konstitusi dan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga negara independen yaitu KY. Hilangnya fungsi pengawasan dari kewenangan yang dimiliki oleh KY telah menurunkan kepercayaan berbagai pihak kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai pelopor kebenaran dan keadilan dari berdemokrasi.]]>
Copyrights © 2024
