<![CDATA[Fenomena pembajakan buku masih menjadi sebuah masalah yang terus terjadi di dunia karya sastra dan era digital menjadikan macam-macam pembajakan semakin beragam, seperti pembajakan yang dengan sengaja merubah format menjadi e-book atau PDF dan menjualnya secara illegal di e-commerce. Dengan itu, pada artikel ini mempunyai sebuah maksud yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perbuatan pembajakan buku tersebut dan bagaimana hukum di Indonesia hadir untuk memberi perlindungan kepada para pemegang hak cipta atau para penulis sebagai pemilik karya sastra buku. Serta, mencari tahu bagaimana tanggungjawab dari e-commerce sebagai pihak yang memberikan tempat untuk transaksi jual-beli online. Metode penelitian yang dipakai ialah metode yuridis normatif yang bersumber pada undang-undang yang didukung oleh kepustakaan atau literatur lain yang berhubungan dengan rumusan masalah. Hasil dari pembahasan ini berupa bahwa Diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pemilik hak cipta diberikan hak eksklusif berupa hak ekonomi da hak moral serta pemilik hak cipta dapat melaporkan tindakan pembajakan terebut dan mengajukan gugatan pidana atau perdata serta sanksi bagi pelaku pembajakan diatur dalam pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UUHC serta Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tanggungjawab pihak e-commerce pun dapat dilihat pada Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta.]]>
Copyrights © 2024
