<![CDATA[Ekspansi ekonomi Indonesia yang konsisten menjadikannya tujuan investasi yang menarik, namun potensinya terhambat oleh berbagai tantangan dalam kerangka hukum investasinya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai rintangan fundamental dalam regulasi penanaman modal di Indonesia dan dampaknya terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian mengidentifikasi empat problematika utama: (1) ambiguitas dan inkonsistensi penafsiran regulasi, seperti pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (2) alur birokrasi perizinan yang berbelit-belit, di mana implementasi sistem seperti Online Single Submission (OSS) masih belum optimal; (3) jaminan perlindungan hukum yang belum memadai bagi hak-hak investor, terutama dalam mekanisme penyelesaian sengketa; dan (4) disharmoni serta tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Rintangan-rintangan ini secara kolektif menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat aliran masuk modal. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi regulasi yang komprehensif sangat mendesak untuk dilakukan. Pembenahan harus berfokus pada penyederhanaan aturan, penguatan kepastian hukum, perampingan birokrasi, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah guna menciptakan iklim investasi yang lebih pasti, transparan, dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
