<![CDATA[MK melalui putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, menegaskan bahwa frasa eksekutorial hanya dapat dilakukan karena eksekusi diatur oleh peraturan perundang-undangan. Melalui keputusan ini, penggunaan layanan debt collector oleh Lembaga Keuangan dilarang. Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 menuai berbagai kritik, sehingga menghasilkan beberapa usulan peninjauan kembali aspek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang dirasakan Lembaga Keuangan Bukan Bank terhadap penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penjaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT AD. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak mendaftarkan perjanjian dengan jaminan fidusia berdampak langsung pada proses eksekusi. Proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. AD fiduciary guarantee menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan PT. AD tidak pernah mendaftarkan objek jaminan fidusia, sehingga seharusnya tidak memungkinkan untuk mengeksekusi objek ini.]]>
Copyrights © 2022
