<![CDATA[Love scamming adalah pelaku penipuan yang menggunakan identitas palsu untuk mencari cinta dan mendapatkan uang dari korbannya. Penipuan ini dilakukan secara daring dan merupakan salah satu modus cybercrime. Modus operandi love scammer adalah: Menggunakan media sosial untuk mempelajari calon korban, Berpura-pura mencari pasangan, Meminta nomor handphone korban untuk berkomunikasi percintaan, Mengirim foto-foto seksi untuk meyakinkan korban, Membujuk korban untuk berbisnis. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat studi literature. Penelitian ini mengangkat permasalahan pidana Love Scamming. Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normative. Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan dengan menggunakan nama palsu atau tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Sementara itu, Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur penipuan yang terjadi dalam ranah digital. Namun, penerapan kedua undang-undang ini pada kasus love scam seringkali menimbulkan konflik norma. Untuk memastikan kejelasan dan efektivitas dalam menangani kasus love scam, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UU ITE.]]>
Copyrights © 2024
