<![CDATA[Abstrak Prosedur perizinan poligami di Pengadilan Agama sering dianggap rumit, menyebabkan banyak yang memilih poligami tanpa izin (sirri), yang dapat menimbulkan masalah hukum terkait pernikahan dan harta bersama. Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, yang menyangkut gugatan pembagian harta bersama dalam poligami. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan hakim (ratio decidendi) dan cara pembagian harta dalam kasus tersebut. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen keputusan hakim serta sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan penafsiran sistematis dalam putusan dan membagi harta bersama menjadi 1/3 bagian untuk masing-masing pihak. Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Perkawinan Poligami, Putusan Pengadilan Agama. Abstract Polygamy licensing procedures in the Religious Courts are often considered complicated, causing many to choose polygamy without permission (sirri), which can give rise to legal problems related to marriage and joint property. This research focuses on the decision of the Tigaraksa Religious Court Number 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, which concerns a lawsuit regarding the division of joint property in polygamy. The aim of the research is to find out the judge's reasons (ratio decidendi) and how to distribute assets in the case. The research method involves analyzing documents of judges' decisions as well as related legal sources. The research results show that the judge uses systematic interpretation in the decision and divides joint assets into 1/3 parts for each party. Keywords: Division of Joint Property, Polygamous Marriages, Religious Court Decisions.]]>
Copyrights © 2024
