<![CDATA[Penelitian ini mengkaji ancaman kerusakan lingkungan kawasan pariwisata akibat lemahnya pengawasan AMDAL di sektor pariwisata Indonesia. Pembangunan pariwisata telah menjadi pedang bermata dua: sementara bermanfaat secara ekonomi, seringkali menyebabkan degradasi lingkungan akibat pengawasan dampak lingkungan yang tidak memadai. Tulisan ini menganalisis kerangka regulasi AMDAL dalam pembangunan pariwisata, mengevaluasi kesenjangan implementasi di tingkat daerah, dan mengusulkan reformasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan lingkungan. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, studi ini mengungkapkan kelemahan signifikan dalam sistem pengawasan AMDAL saat ini. Temuan menunjukkan bahwa otonomi daerah telah menciptakan implementasi peraturan lingkungan yang tidak konsisten, dengan kepentingan ekonomi sering diprioritaskan di atas keberlanjutan lingkungan. Makalah ini menyimpulkan bahwa reformasi kebijakan komprehensif diperlukan, termasuk penguatan peraturan daerah, peningkatan mekanisme pemantauan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar lembaga yang lebih baik untuk memastikan pembangunan pariwisata berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2023
