<![CDATA[Essay ini membahas dilema filosofis mengenai kedaulatan raja atau kepala negara dalam sistem monarki absolut dan relevansinya dalam kehidupan bernegara. Pendahuluan menjelaskan pengaruh teori kedaulatan raja dalam pembentukan negara modern, mengacu pada pandangan Jean Bodin dalam On Sovereignty (1992) tentang kekuasaan tertinggi yang tak terikat oleh hukum manusia.Bagian pertama mengulas kritik para filsuf Pencerahan, seperti John Locke dalam Two Treatises of Government (1689) dan Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract (1762), yang menolak absolutisme dan menekankan pentingnya kontrak sosial serta kedaulatan rakyat.Bagian kedua membahas eksistensi hukum dalam monarki absolut yang sering dianggap sebagai perwujudan kehendak raja, berdasarkan pandangan Thomas Hobbes dalam Leviathan (1651). Hal ini menciptakan legitimasi untuk bertindak otoriter tetapi berisiko memicu penindasan.Selanjutnya, essay ini mengupas implikasi positif dan negatif kedaulatan raja dalam kehidupan bernegara, mulai dari stabilitas politik hingga penyalahgunaan kekuasaan. Bagian terakhir menguraikan pergeseran konsep kedaulatan dari raja menuju rakyat dalam demokrasi modern berdasarkan pandangan Montesquieu dalam The Spirit of the Laws (1748).Melalui perspektif filsafat politik, essay ini menegaskan pentingnya pembatasan kekuasaan demi keadilan dan kebebasan dalam sistem pemerintahan modern.]]>
Copyrights © 2019
