<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengevaluasi upaya Pemerintahan Nagari Sicincin dalam menangani sengketa pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Padang–Sicincin, yang timbul dari tumpang-tindih antara ketentuan hukum negara dan hak tanah adat (pusako tinggi) yang bersifat komunal. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan perangkat nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan warga terdampak, serta observasi lapangan dan kajian dokumen. Evaluasi diarahkan pada lima indikator menurut William N. Dunn: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan menunjukkan nagari berfungsi lebih sebagai mediator kultural dan fasilitator komunikasi daripada otoritas administratif penuh. Meski prosedur sesuai UU No. 2/2012 telah dilaksanakan, capaian substantif terbatas akibat konflik internal kaum dan ketidakpuasan terhadap besaran ganti rugi. Namun demikian, peran nagari membantu mempertahankan stabilitas sosial dan memungkinkan kelanjutan proyek meskipun sengketa cenderung bergeser menjadi perselisihan keluarga. Penelitian ini menambah kajian evaluasi kebijakan yang sensitif terhadap konteks adat.]]>
Copyrights © 2025
