<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan hakim terhadap putusan nomor 686/pdt.g/2021/pn.mdn) serta untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam putusan nomor: 686/pdt.g/2021/pn.mdn. Dasar hukum wanprestasi Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan; Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kajian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan hakim pengadilan negeri medan dalam memutuskan putusan nomor 686/pdt.g/2021/pn-mdn adalah majelis hakim pengadilan negeri medan telah mempertimbangkan segala alat bukti yang diajukan oleh kreditur dan debitur. Tetapi majelis hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang dapat dibuktikan secara tertulis, sehingga alat bukti pengakuan debitur dikesampingkan. Alat bukti pengakuan yang dimaksud adalah dimana debitur tidak dapat membayar hutangnya akibat pandemi covid-19 sehingga debitur termasuk dalam keadaan memaksa (Force Majure). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW, secara umum pandemi covid-19 dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa dan dapat dikatakan sebagai Force Majure yang bersifat relatif. Hal ini sebagaimana didalam Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Apabila melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah debitur yang belum tentu bersalah dinyatakan melakukan Wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutang dan memberikan jaminan rumah kepada kreditur.]]>
Copyrights © 2023
