<![CDATA[Proses pemanggilan tergugat cerai gaib melalui radio merupakan tahap persidangan di pengadilan untuk memanggil pihak yang tidak tampak agar hadir di persidangan, menggunakan siaran radio RRI sebagai medianya. Dasar hukum untuk pemanggilan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pelaksanaan pemanggilan tergugat cerai gaib di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan alasan penggunaan radio dalam pemanggilan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, melibatkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan, yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan pihak yang gaib di Mahkamah Syar'iyah Meureudu mengikuti PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan memanggil melalui media massa, khususnya radio, sebanyak dua kali dengan jarak waktu satu bulan untuk panggilan pertama dan kedua, serta hari sidang tiga bulan kemudian. Namun, penggunaan radio sebagai media massa dalam pemanggilan ini dianggap kurang efektif karena radio semakin jarang digunakan masyarakat, bertentangan dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Disarankan agar Mahkamah Syar'iyah menambah alternatif media pemanggilan, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukumnya untuk mengikuti prosedur hukum guna melindungi hak dan kewajiban.]]>
Copyrights © 2024
