<![CDATA[Perjudian merupakan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, dan sosial, serta membahayakan kesejahteraan masyarakat. Upaya Pemerintah Kab. Karo Untuk Menanggulangi Kejahatan Perjudian Dadu, serta Implementasi PP No. 9 Tahun 1981 Untuk Menanggulangi Perjudian dan Pandangan Fiqih Jinayah Terhadap Perjudian di desa naman teran dan desa sukandebi kec. Naman teran kab.karo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum berdasarkan hukum yang berkembang di Masyarakat. Hasil penelitian tinjauan hukum pidana Islam, perjudian terdiri dari tiga unsur: permainan atau perlombaan, keberuntungan, dan taruhan. Perjudian dianggap sebagai tindak pidana karena merugikan masyarakat, harta benda, dan moralitas. Hukuman bagi pelanggar perjudian mencakup sanksi fisik berupa cambukan, sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks Kabupaten Karo, tindakan pencegahan terhadap perjudian dilakukan oleh aparat desa melalui sosialisasi, keterlibatan masyarakat, penegakan hukum, pengawasan terhadap sarana, dan kerjasama dengan lembaga terkait. Tujuan utama larangan perjudian adalah untuk menjaga kekayaan, mencegah tindakan merugikan masyarakat, dan memaksimalkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah perjudian.]]>
Copyrights © 2024
