Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Catatan Menurut Teori Keadilan Sosial John Rawls

Simangunsong, Adrian Fernando

Jurnal Pertanahan
Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan

ABSTRAKPengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai wujud pelaksanaan dari fungsi sosial, diartikan sebagai kegiatan menyediakan tanah untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Salah satu pembangunan kepentingan umum yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan ibu kota baru Indonesia di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dengan nama Nusantara (IKN), yang salah satu cara perolehan tanahnya menggunakan mekanisme pengadaan tanah. Selain memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada masyarakat, sebagai amanat dari fungsi sosial, hasil dari pembangunan yang perolehan tanahnya menggunakan mekanisme pengadaan tanah harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang tanahnya terkena pengadaan tanah. Hal ini menitikberatkan pada teori keadilan sosial menurut John Rawls, di mana keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat merupakan nilai keadilan sosial yang diharapkan oleh John Rawls dalam ungkapan teorinya mengenai keadilan sosial. Dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, termasuk regulasi yang mengatur mengenai pertanahan, pengadaan tanah, dan IKN, maka Penulis berkesimpulan bahwa meski secara hukum pelaksanaan pengadaan tanah di IKN bertentangan dengan arti yang sesungguhnya dari fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), namun proyek pembangunan pemerintah harus terlaksana meski terdapat kritik, sengketa atau tuntutan dari pihakpihak lain. Untuk memberikan rasa keadilan, maka pemerintah harus menjamin adanya pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada masyarakat. Oleh karena itu, karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan kajian pustaka, dan mengambil suatu kesimpulan khusus atas hasil kajian yang dilakukan. ABSTRACTLand procurement for public interest development, as the implementation of a social function, is defined as the activity of providing land for the benefit of the nation, state, and society, by providing proper and fair compensation to the entitled party. One of the public interest developments being carried out by the government is the construction of a new capital city for Indonesia in North Penajam Paser, East Kalimantan, under the name of Nusantara (IKN), which one of the ways to acquire land using the Land Procurement mechanism. In addition to providing a fair replacement value to the community, as a mandate from social function, the results of development obtained by using the Land Procurement mechanism must provide benefits to the surrounding community whose lands are affected by Land Procurement. This focuses on the theory of social justice according to John Rawls, where the balance of interests between the parties involved is the value of social justice expected by John Rawls in the expression of his theory of social justice. By conducting a study of related laws and regulations, including regulations governing land, Land Procurement, and IKN, the Author concludes that even though legally the implementation of Land Procurement in IKN is contrary to the true meaning of social function as stipulated in Law Number 5 of 1960 on Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA), however, government development projects must be carried out despite criticism, dispute or demands from other parties. To provide a sense of justice, the government must ensure the provision of fair replacement value to the community. Therefore, this scientific work uses a normative juridical method by conducting a literature review and draws a specific conclusion on the results of the study conducted.