ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PONTIANAK YANG KEGIATAN USAHANYA BERSIFAT KOMERSIL/BISNIS

Sentosa, Ucuk

Tanjungpura Acta Borneo Journal
Vol 3, No 1 (2024): Volume 3, Issue 1, October 2024

Abstract  Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak was established to carry out various activities in the health sector. However, YARSI as a non-profit social institution also has several commercial businesses, such as the educational institutions of the Academy of Pharmacy (AKFAR) and College of Health Sciences (STIKES), as well as the business of selling stationery and school uniforms. Tuition fees at these institutions vary, with regular and independent courses having different rates. This commercial activity raises legal issues because it conflicts with Law Number 16 of 2001 and Law Number 28 of 2004 concerning Foundations. This research aims to analyze the legal consequences related to YARSI Pontianak's commercial activities and their legal status. Based on normative juridical research, it is concluded that YARSI Pontianak can be dissolved or liquidated in accordance with the provisions of Article 62 of the Foundation Law, because its profit-oriented activities deviate from social, religious and humanitarian purposes. Nevertheless, formally, YARSI's legal status remains as a foundation legal entity, even though it has carried out commercial activities that deviate from its original purpose.Abstrak  Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak didirikan untuk menjalankan berbagai kegiatan di sektor kesehatan. Namun, YARSI sebagai lembaga sosial non-profit juga memiliki beberapa usaha komersial, seperti lembaga pendidikan Akademi Farmasi (AKFAR) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES), serta usaha penjualan alat tulis dan seragam sekolah. Biaya pendidikan di lembaga-lembaga tersebut bervariasi, dengan jalur reguler dan mandiri yang memiliki tarif berbeda. Kegiatan komersial ini menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terkait kegiatan komersial YARSI Pontianak serta status hukumnya. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa YARSI Pontianak dapat dibubarkan atau dilikuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UU Yayasan, karena kegiatannya yang berorientasi pada keuntungan melenceng dari tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Meskipun demikian, secara formal, status hukum YARSI tetap sebagai badan hukum yayasan, meskipun telah melakukan kegiatan komersial yang menyimpang dari tujuan awalnya.