<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di pemerintah daerah serta dampaknya terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SAP berbasis akrual merupakan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan menjadi bagian dari reformasi tata kelola keuangan publik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review terhadap 42 artikel ilmiah dan dokumen kebijakan, kemudian diseleksi menjadi 16 artikel relevan yang dipublikasikan pada periode 2020–2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi kebijakan, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan komitmen organisasi. Tiga kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya kompetensi aparatur dalam memahami akuntansi akrual, keterbatasan sistem informasi dan infrastruktur teknologi, serta resistensi terhadap perubahan. Meskipun demikian, SAP berbasis akrual terbukti memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas laporan keuangan, opini audit BPK (khususnya opini Wajar Tanpa Pengecualian), serta perencanaan dan pengawasan aset daerah.]]>
Copyrights © 2025
