PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN IMPLEMENTASINYA DI TINGKAT KABUPATEN

Sulistya Ekawati (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan)
Hariadi Kartodiharjo (Fakultas Kehutanan IPB, Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Darmaga)
Hardjanto Hardjanto (Fakultas Kehutanan IPB, Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Darmaga)
Haryatno Dwiprabowo (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan)
Dodi Ridho Nurrochmat (Fakultas Kehutanan IPB, Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Darmaga)

JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan

Proses pembuatan kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan menempatkan pengelolaan hutan lindung menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Setelah satu dekade kebijakan tersebut berjalan, deforestasi di hutan lindung terus berlanjut. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan dirumuskan dan diimplementasikan. Kajian dilakukan di tiga Kabupaten dalam DAS Batanghari (Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Solok Selatan), dengan melakukan analisis evaluasi proses pembuatan kebijakan dan melihat implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan hutan lindung ditentukan oleh perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan di lapangan. Perubahan tutupan hutan menjadi non hutan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada terbukti belum efektif. Kasus pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan menunjukkan bahwa proses dan implementasi kebijakan tidak berjalan linier. Diskursus dan pengetahuan yang berkembang, aktor serta jaringannya menentukan lahirnya sebuah kebijakan.