<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana penerapan Coretax System memengaruhi praktik akuntansi pajak serta tingkat kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Sistem Coretax, yang mulai diterapkan secara bertahap sejak 2025, merupakan bagian dari agenda besar reformasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas administrasi perpajakan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka yang mencakup literatur akademik, regulasi perpajakan, laporan resmi pemerintah, serta berbagai publikasi relevan mengenai digitalisasi sistem perpajakan.Temuan awal menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari proses administrasi yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menuju sistem digital yang lebih terpadu. Coretax dinilai mampu meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, melakukan validasi otomatis terhadap Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, serta meminimalkan potensi kesalahan administratif. Integrasi data juga berpotensi memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak secara real-time. Namun demikian, implementasi Coretax tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa kendala yang teridentifikasi meliputi meningkatnya biaya kepatuhan bagi sebagian wajib pajak, keterbatasan literasi digital terutama pada pelaku UMKM, serta potensi gangguan teknis pada fase awal penerapan sistem. Selain itu, kesiapan infrastruktur digital di berbagai daerah turut menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Keberhasilan Coretax sangat bergantung pada dukungan regulasi yang adaptif, sosialisasi yang berkelanjutan, serta pendampingan intensif kepada wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai digitalisasi perpajakan sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam menyikapi transformasi sistem perpajakan nasional.]]>
Copyrights © 2026
