<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di DKI Jakarta, serta menganalisis bagaimana faktor pengetahuan, perubahan sosial, dan kondisi ekonomi mempengaruhi kepatuhan tersebut. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui kuesioner yang disebarkan kepada 30 WPOP di wilayah DKI Jakarta. Metode ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap persepsi dan pengalaman responden terkait kewajiban pajak mereka. Temuan utama menunjukkan bahwa kepatuhan pajak WPOP berada pada kategori baik, dengan persentase 86,7%. Kepatuhan ini didukung oleh pemahaman teknis wajib pajak mengenai konsep PBB-P2, tenggat waktu pembayaran, serta sanksi keterlambatan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Namun, kepatuhan ini tergolong rentan karena lebih didasarkan pada disiplin administrasi dan kekhawatiran akan sanksi, bukan pada kepercayaan sepenuhnya terhadap sistem pajak. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kepatuhan masih bersifat eksternal, bukan sukarela dari dalam. Di antara tantangan utama, terdapat isu sosial dan ekonomi yang signifikan. Sebagian besar responden merasa bahwa peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan beban berat di tengah situasi ekonomi yang menantang saat ini, seperti inflasi dan ketidakstabilan pendapatan. Selain itu, ada keraguan besar tentang keterbukaan manajemen dana PBB dan bagaimana dana tersebut digunakan untuk membiayai fasilitas publik, seperti infrastruktur atau layanan sosial. Ketidakpastian regulasi yang sering berubah juga berdampak negatif pada kepatuhan sukarela, karena WPOP merasa kesulitan mengikuti perubahan aturan.]]>
Copyrights © 2026
