<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pengaruh transparansi anggaran dan akuntabilitas fiskal terhadap opini audit pemerintah provinsi di Indonesia. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan unit analisis 34 provinsi dan data sekunder resmi (opini BPK atas LKPD, indeks/kategori transparansi APBD, dan skor SAKIP), variabel dioperasionalisasi dalam skala ordinal/interval (WTP=4 sampai dengan TMP=1; SAKIP C=1 s.d. A=5). Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda di SPSS, didahului uji asumsi klasik. Hasil uji menunjukkan data berdistribusi normal (K–S p=0,322), tidak terdapat heterokedastisitas (scatterplot acak), dan tidak ada autokorelasi (DW=1,747 di antara dU=1,59 dan 4–dU=2,41). Persamaan estimasi: Y = 2,486 + 0,787X₁ + 0,546X₂. Secara parsial, transparansi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap opini audit (t=4,013; p<0,001), dan akuntabilitas fiskal (SAKIP) juga berpengaruh positif signifikan (t=4,230; p<0,01). Model memiliki Adjusted R²=0,393, yang mengindikasikan 39,3% variasi opini audit dijelaskan oleh kedua variabel, dengan R=0,656. Temuan mendukung hipotesis bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal meningkatkan peluang pemerolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Implikasi kebijakan menekankan pentingnya digitalisasi pelaporan, penguatan pengendalian internal, dan peningkatan kapasitas SDM untuk memperkuat tata kelola fiskal dan kredibilitas laporan keuangan daerah.]]>
Copyrights © 2025
