<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pengawasan pemerintah Indonesia terhadap aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan nasional, serta konsekuensi hukum administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran. Banyak penangkapan ikan oleh nelayan yang tidak memiliki izin penangkapan di perarian Indonesia. Sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi Negara, maka pengawasan oleh pemerintah harus hadir di dalamnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan studi kasus, dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen, laporan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu preventif dan represif, di mana sanksi administratif yang diterapkan saat ini masih dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Pembahasan mengungkapkan pentingnya penguatan dimensi edukatif dan partisipatif dalam strategi pengawasan, serta perlunya rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengawasan perikanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa pengawasan yang efektif harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
