<![CDATA[Kemiskinan, khususnya di pedesaan, tetap menjadi tantangan struktural di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 11,03% dibandingkan perkotaan 6,73% (Maret 2025). Koperasi, sebagai institusi ekonomi kerakyatan, memiliki peran strategis untuk mengatasi disparitas ini, namun efektivitasnya dalam penanggulangan kemiskinan masih suboptimal. Penurunan jumlah koperasi aktif dari 209.448 (2014) menjadi 130.119 (2023) mengindikasikan adanya masalah kelembagaan dan implementasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan regulasi dan implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan peran koperasi. Dengan mengadopsi analisis kebijakan dan kajian kelembagaan, temuan menunjukkan adanya diskoneksi antara regulasi koperasi yang lama (UU No. 25/1992) dan program pengentasan kemiskinan (Bansos, KUR) , kurangnya adopsi digital, dan lemahnya integrasi kebijakan di tingkat daerah. Rekomendasi strategis meliputi Harmonisasi Regulasi berpusat pada program Koperasi Desa Merah Putih, Transformasi Digital dan modernisasi tata kelola, Reorientasi Bantuan Sosial berbasis koperasi (bukan individu), serta implementasi Skema Pembiayaan Inklusif (KUR Kolektif). Penguatan peran Pemerintah Daerah sebagai orkestrator ekosistem menjadi kunci keberhasilan implementasi integratif ini.]]>
Copyrights © 2025
