<![CDATA[Proses otonomi daerah yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini, meskipun sulit pada awalnya, diyakini nanti akan berada pada jalur yang pas. Yang diperlukan adalah konsistensi dari pemerintah pusat untuk membimbing kearah otonomi yang memberdayakan tersebut. Maka disarankan agar program-program penanggulangan kemiskinan ke depan mengarah pada penciptaan lingkungan local yang kondusif bagi keluarga miskin bersama komunitasnya dalam menolong diri sendiri. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah mempunyai peran mendasar dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain, pertama, pemda sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Kedua, pemda sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah dan kebijakan. Ketiga, pemda sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi semua unsur yang ada di masyarakat. Keempat, pemda sebagai koordinator, yaitu mengintegrasikan program-program berbasis penanggulangan kemiskinan, melalui mekanisme perencanaan partisipasif.]]>
Copyrights © 2008
