<![CDATA[Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan pelaksanaan kontrak bisnis di berbagai sektor. Banyak kontrak yang terganggu akibat pembatasan aktivitas, gangguan rantai pasok, dan kebijakan pemerintah, sehingga menimbulkan perdebatan hukum terkait penerapan klausul force majeure. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencantuman klausul force majeure dalam kontrak bisnis pasca pandemi serta mengkaji tantangan dan model perumusannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kontrak sebelum pandemi tidak secara eksplisit mencantumkan peristiwa pandemi sebagai force majeure, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Klausul force majeure sebaiknya dirumuskan secara rinci dan kontekstual, termasuk prosedur pemberitahuan dan dampaknya terhadap kewajiban kontraktual. Selain itu, konsep hardship perlu dipertimbangkan sebagai pelengkap force majeure untuk mengakomodasi kondisi yang secara signifikan memberatkan pelaksanaan kontrak tanpa sepenuhnya menghalanginya. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembaruan praktik drafting kontrak bisnis di Indonesia dengan mencantumkan klausul force majeure dan hardship secara eksplisit guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak di tengah situasi yang tidak terduga.]]>
Copyrights © 2025
