Digitalisasi tata kelola pemerintahan menjadi strategi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal. Kabupaten Sumedang dipilih sebagai studi kasus karena dianggap pionir dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui inovasi seperti I-OPIS Desa, layanan WhatsApp, dan program Sumedang Connected. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi pelayanan publik di Sumedang serta tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan SPBE, serta observasi non-partisipan terhadap penggunaan layanan digital, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memperkuat efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, tetapi masih menghadapi kendala berupa ego sektoral, kesenjangan digital, literasi teknologi, dan isu keamanan data. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan digital Governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan juga regulasi, kepemimpinan, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur mengenai tata kelola digital di tingkat daerah serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan pelayanan publik berbasis teknologi di Indonesia. Kata Kunci: Tata kelola pemerintahan yang baik, digital governance, e-government, Sumedang.
Copyrights © 2025