<![CDATA[Eksekusi jaminan di luar pengadilan merupakan alternatif yang banyak digunakan dalam praktik kredit untuk mempercepat pemenuhan hak kreditur tanpa melalui proses litigasi yang panjang. Mekanisme ini umumnya diterapkan pada objek jaminan seperti fidusia, hak tanggungan, dan gadai. Namun, pelaksanaannya kerap memunculkan perdebatan yuridis, khususnya mengenai keabsahan, prosedur, serta perlindungan terhadap hak-hak debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan batasan pelaksanaan eksekusi jaminan tanpa melalui peradilan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji regulasi yang berlaku, doktrin hukum, serta yurisprudensi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa walaupun eksekusi di luar pengadilan secara hukum dimungkinkan, dalam praktiknya masih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh kreditur dan seringkali mengabaikan prinsip keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan, serta standar prosedur yang menjamin hak para pihak tetap terlindungi secara proporsional. Penataan kembali regulasi juga diperlukan agar pelaksanaan eksekusi jaminan non-litigasi tidak menimbulkan ketimpangan hukum.]]>
Copyrights © 2025
