<![CDATA[Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai instrumen percepatan pembangunan kerap menimbulkan konflik agraria dan sosial yang berdampak serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak anak sebagai kelompok rentan. Anak-anak yang hidup di wilayah PSN berpotensi kehilangan akses terhadap hunian layak, pendidikan, layanan kesehatan, serta lingkungan yang aman, dan berisiko mengalami kekerasan maupun trauma psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak dalam konflik PSN, menelaah akuntabilitas negara dalam pemenuhan kewajiban perlindungan, serta mengkaji mekanisme pemulihan dan perlindungan anak terdampak konflik pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan praktik pelaksanaan PSN cenderung bersifat eksekutif-sentris dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak anak. Mekanisme perlindungan dan pemulihan yang ada belum menyasar akar struktural permasalahan dan masih berfokus pada penanganan pascakejadian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak dalam konteks PSN harus diperkuat melalui pendekatan pencegahan, akuntabilitas negara yang lebih tegas, serta integrasi perspektif hak anak sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.]]>
Copyrights © 2025
