<![CDATA[Latar belakang penelitian didasarkan pada maraknya kasus penipuan investasi bodong yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, seperti kasus CV. Nur Asrof Sejahtera yang melibatkan sekitar 3.700 korban dengan kerugian mencapai 116 miliar rupiah. Permasalahan utama meliputi bentuk perlindungan hukum, hambatan dalam implementasinya, dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelitian kepustakaan, serta data primer dari wawancara dengan penyidik, penuntut umum, hakim, pelaku, dan korban.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sosialisasi dan edukasi, meskipun belum merata hingga ke pedesaan. Secara represif, aparat penegak hukum menindak pelaku dengan pidana penjara, namun perlindungan terhadap korban seperti restitusi dan kompensasi belum optimal. Permasalahan utama adalah kurangnya perhatian pada hak korban, seperti pengembalian kerugian melalui penggabungan perkara ganti rugi atau permohonan restitusi.Kesimpulan penelitian adalah perlindungan hukum terhadap korban perlu ditingkatkan melalui harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Saran yang diajukan meliputi perluasan sosialisasi OJK, penerapan hukum progresif oleh hakim untuk memprioritaskan hak korban, serta penguatan regulasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.Kata kunci: Perlindungan hukum, korban tindak pidana, penipuan investasi ilegal, media sosial]]>
Copyrights © 2025
