<![CDATA[Ekosistem mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir, perlindungan keanekaragaman hayati, serta menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Di Papua, kebijakan perlindungan mangrove masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pendekatan kebijakan yang cenderung top-down, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat adat sebagai aktor kunci dalam pengelolaan sumber daya alam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kebijakan perlindungan mangrove berbasis collaborative governance sebagai alternatif inovasi kebijakan publik di Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan melalui analisis dokumen regulasi, kebijakan pemerintah, serta kajian literatur terkait pengelolaan mangrove dan tata kelola kolaboratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan mangrove di Papua belum sepenuhnya mengintegrasikan peran masyarakat adat dan pemangku kepentingan non-negara dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Penerapan collaborative governance yang menekankan kemitraan antara pemerintah, masyarakat adat, dan aktor terkait lainnya berpotensi meningkatkan efektivitas kebijakan, legitimasi publik, serta keberlanjutan pengelolaan mangrove. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola kolaboratif merupakan strategi penting dalam mendorong kebijakan perlindungan mangrove yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan di Papua.]]>
Copyrights © 2025
