Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kerap tidak merata sepanjang tahun, dengan realisasi rendah pada triwulan awal dan menumpuk pada triwulan akhir, yang berisiko menurunkan kualitas belanja karena pekerjaan dikejar waktu. Kajian ini bertujuan memetakan faktor penghambat penyerapan anggaran pemerintah daerah di Indonesia, mengelompokkan strategi percepatan yang paling sering direkomendasikan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang feasible tanpa mengorbankan akuntabilitas dan kualitas output. Metode yang digunakan adalah review literatur terstruktur berorientasi systematic literature review sederhana, dengan pelaporan proses seleksi mengikuti prinsip PRISMA, serta sintesis temuan menggunakan narrative synthesis dan thematic analysis. Hasil sintesis menunjukkan hambatan utama bersifat end-to-end, meliputi perencanaan dan penganggaran yang belum siap eksekusi, pengadaan sebagai bottleneck terbesar, keterbatasan dan instabilitas SDM, proses administrasi berlapis, serta pengendalian risiko yang belum kuat. Strategi percepatan yang paling feasible menekankan penguncian kesiapan paket sejak awal, penguatan pengadaan melalui RUP dan pengaturan jadwal, pemanfaatan tender dini dengan rambu kepatuhan, monitoring berbasis data, serta penguatan peran APIP dan manajemen risiko dalam koridor regulasi terkait.
Copyrights © 2025