<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma sistem pembuktian pidana di Indonesia, dari bukti konvensional menuju bukti elektronik yang kompleks dan lintas batas. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan adaptabilitas kerangka hukum pembuktian pidana nasional terhadap dinamika bukti digital di era siber. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum kualitatif berbasis studi pustaka, dengan menelaah ketentuan dalam KUHAP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan pelaksananya, disertai analisis terhadap temuan empiris dan praktik internasional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian di Indonesia masih berorientasi pada model klasik dan belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik bukti digital yang menuntut keotentikan, integritas, dan keamanan data. Fragmentasi regulasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan absennya standar autentikasi nasional menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas pembuktian elektronik. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum acara pidana menuju sistem pembuktian digital yang terpadu melalui pembentukan Digital Chain Management System serta penguatan etika forensik digital. Hasil kajian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana yang lebih adaptif dan menjamin keadilan substantif dalam penegakan hukum berbasis teknologi di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
