<![CDATA[Penelitian ini mengkaji ketegangan mendasar antara legislasi domestik dan kewajiban hukum internasional dalam sengketa mengenai pembekuan aset negara. Kasus antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran menunjukkan bagaimana hukum nasional digunakan untuk membenarkan tindakan sepihak yang memiliki konsekuensi luas bagi hubungan internasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis literatur, analisis ini mengungkap bahwa Amerika Serikat tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah untuk menyita aset milik Iran secara sepihak, dan tindakan tersebut bertentangan dengan Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights tahun 1955. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2023 menegaskan kembali pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara serta menolak penggunaan hukum domestik sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab internasional. Penelitian ini menekankan supremasi hukum internasional dan menegaskan relevansinya dalam menjaga keadilan, kesetaraan, serta integritas tatanan hukum global.]]>
Copyrights © 2025
