<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut di KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan Cabang Palembang, dengan fokus pada mekanisme penghitungan, pemungutan, dan pelaporan PPN atas jasa penilaian. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak, menyetor PPN yang terutang, dan menyampaikan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perpajakan, termasuk penerapan tarif PPN 11% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, memanfaatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen transaksi seperti kontrak, faktur, faktur pajak keluaran, dan laporan pajak. Metodologi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses administrasi perpajakan yang digunakan oleh perusahaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), penetapan PPN, dan pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penyampaian SPT Masa PPN melalui DJP Online biasanya diselesaikan tepat waktu, sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, termasuk inkonsistensi antara nilai kontrak dan faktur, keterlambatan pemrosesan faktur akibat penumpukan pekerjaan, dan kendala teknis pada sistem e-Faktur dan DJP Online. Secara umum, proses pemungutan PPN di KJPP telah berjalan efektif. Namun, perusahaan perlu meningkatkan akurasi administrasi, memastikan pencatatan yang konsisten, dan meningkatkan kompetensi tenaga kerjanya untuk mengurangi kemungkinan kesalahan.]]>
Copyrights © 2025
