<![CDATA[Hubungan antara negara dan individu sebagai entitas hukum dibentuk berdasarkan prinsip dasar hak dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi jurang antara jaminan normatif hak dan kewajiban serta penerapannya di dalam konteks masyarakat Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah Tinjauan Pustaka dengan fokus yuridis-normatif, yang didasarkan pada analisis 10 artikel ilmiah terkini yang mendiskusikan konseptualisasi, pelanggaran, dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan terkait hak dan kewajiban. Temuan dari tinjauan ini menunjukkan bahwa meskipun hak-hak warga negara (termasuk hak atas data pribadi dan lingkungan yang sehat) serta kewajiban dasar (seperti kepatuhan terhadap hukum dan kewajiban membayar pajak) sudah terjamin secara konstitusional, pelaksanaannya sering kali tidak seimbang. Banyak warga negara yang menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban, dan di sisi berbeda, terdapat perdebatan hukum yang membatasi hak-hak tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa jurang antara norma dan fakta terutama disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, sehingga perlu ada penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tanggung jawab sipil dan keseimbangan yang sejati.]]>
Copyrights © 2026
