<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis pendaftaran tanah wakaf milik pribadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Wakaf, sebagai lembaga keagamaan dalam Islam, memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umum melalui pemanfaatan properti, khususnya tanah, untuk tujuan keagamaan dan sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak tanah wakaf masih belum bersertifikat, sehingga rentan terhadap sengketa dan penyalahgunaan. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman tentang prosedur wakaf yang benar, dan peran nazhir (pengelola wakaf) yang belum optimal dalam mengelola aset wakaf. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-empiris dengan meninjau peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, sambil juga menganalisis praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran tanah wakaf di Boyolali belum terlaksana secara efektif karena keterbatasan administratif, sosialisasi yang kurang memadai, dan lemahnya koordinasi antara Badan Wakaf, Kantor Pertanahan, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis, seperti peningkatan edukasi hukum publik, pemberdayaan nazhir, dan penyederhanaan proses sertifikasi tanah wakaf. Dengan regulasi dan implementasi yang tepat, wakaf dapat menjadi instrumen kunci bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
