<![CDATA[Meningkatnya praktik jual beli hewan melalui online shop merupakan dampak dari pesatnya perkembangan teknologi digital dan e-commerce di Indonesia. Perdagangan hewan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak beralih ke platform digital, sehingga mempermudah transaksi dan memperluas jangkauan pasar. Namun, di sisi lain, fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait pemenuhan standar kesejahteraan hewan dalam proses distribusi. Dalam praktiknya, banyak proses pengemasan dan pengangkutan hewan dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012. Akibatnya, hewan sering mengalami stres, luka, gangguan kesehatan, bahkan kematian selama proses pengiriman, yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan hewan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku distribusi hewan melalui online shop yang tidak memenuhi standar kesejahteraan hewan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum pidana yang berlaku dengan praktik distribusi hewan dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pelaku usaha dalam pengemasan, pengangkutan, serta pemilihan jasa ekspedisi yang tidak sesuai dengan standar kesejahteraan hewan dapat memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan hewan maupun pelanggaran kewajiban pemenuhan kesejahteraan hewan. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma hukum yang secara khusus mengatur distribusi hewan dalam transaksi digital, sehingga menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut belum berjalan secara optimal.]]>
Copyrights © 2026
