<![CDATA[Kekerasan terhadap anak hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia, meskipun kerangka regulasi perlindungan anak telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan adanya tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual dan kekerasan dalam lingkup domestik, yang mengindikasikan lemahnya efektivitas perlindungan anak pada tataran implementasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sekaligus mengevaluasi kinerja sistem peradilan pidana anak, terutama terkait peran aparat penegak hukum, penerapan diversi, dan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Analisis normatif dilakukan untuk menelaah substansi hukum dan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik penegakan hukum serta realitas sosial dalam penanganan perkara pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah bersifat progresif dan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagai prinsip utama. Namun, secara empiris efektivitas penerapannya masih terhambat oleh budaya hukum yang permisif terhadap kekerasan, keterbatasan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum, serta belum optimalnya pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif. Artikel ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat diwujudkan hanya melalui penguatan norma hukum semata, melainkan membutuhkan integrasi sistem peradilan pidana anak yang berperspektif pemulihan, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan komprehensif terhadap hak-hak anak.]]>
Copyrights © 2026
