<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai penyebaran konten pornografi di media sosial menurut perspektif Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 120 K/Pid.Sus/2021. Fenomena revenge porn, termasuk bentuk cyber pornography yang menjadi isu darurat karna dapat merugikan korban secara fisik, psikologis, hingga sosial. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi korban kejahatan pornografi di media sosial dan kesesuaian antara Putusan Majelis Hakim Nomor 120 K/Pid.Sus/2021. Penelitian ini menerapkan metode normatif kualitatif bersifat studi kepustakaan dan pendekatan kasus, menggunakan sumber data hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil yang didapat dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pornografi, antara lain hak atas kepastian hukum, perlindungan saat melapor, kerahasiaan data pribadi, serta pendampingan dan pemulihan. Namun, implementasinya masih terbatas, khususnya bagi korban dewasa. Kemudian analisis kesesuaian putusan majelis hakim menunjukkan bahwa meskipun amar putusan telah sesuai dengan unsur pidana dalam undang-undang, namun hukuman pidana penjara yang dijatuhkan dinilai masih terlalu rendah dan belum menciptakan efek jera.]]>
Copyrights © 2025
