<![CDATA[Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok. Pertama, perihal sengkarut pengaturan upaya administrasi di Indonesia dalam sengketa tata usaha negara (TUN). Kedua, proyeksi proporsionalitas upaya administrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, dengan pendekatan konseptual dan perbandingan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengkarut pengaturan upaya administratif dikarenakan ketiadaan penafsiran yang seragam terhadap kedudukan upaya adminstratif sebagai langkah penyelesaian sengketa TUN. Setidak empat aturan masing-masing menunjukkan penafsiran berbeda satu sama lain yakni UU PTUN (tergantung pengaturan dasar memberi kewenangan upaya administratif); UU AP (opsional); UU CK (tidak mengatur kedudukan); Perma 6/2018 (mewajibkan). Dengan demikian dampak yang timbul adalah ketidakpastian hukum, oleh karena itu melihat implementasi di negara Belanda yang memproyeksikan upaya adminitrasi sebagai langkah yang melihat penyelesaian dari segi hukum dan kondisi faktual dan Thailand sebagai negara yang matang dan tegas dalam penyelesain sengketa TUN dapat dijadikan bahan evaluasi untuk Indonesia. Dalam hal ini, proyeksi melalui harmonisasi pengaturan yang menetapkan upaya administrasi sebagai langkah wajib sebelum menempuh ranah pengadilan dengan implikasi penguatan relasi pemerintah dan masyarakat; penurunan jumlah gugatan di pengadilan; dan kinerja tanggung jawab pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel dalam pembentukan kebijakan kedepannya.]]>
Copyrights © 2025
