<![CDATA[Peraturan Daerah sebagai salah satu instrumen hukum di tingkat daerah harus mampu memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat, khususnya kelompok kepentingan yang diaturnya. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, perancang peraturan daerah dituntut untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam materi muatan Peraturan Daerah agar peraturan yang dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah serta menganalisis alasan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam materi muatan Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek formal pembentukannya maupun dari aspek materi muatan yang dikandungnya. Materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Peraturan Daerah menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya perlindungan Hak Asasi Manusia dan mewujudkan Peraturan Daerah yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.]]>
Copyrights © 2026
