<![CDATA[Laporan kebijakan ini menganalisis kerangka kerja dan dinamika sinergi antara program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) Provinsi Kalimantan Barat. Dengan dihadapkannya Pemprov pada keterbatasan anggaran, optimalisasi kontribusi sektor swasta menjadi prasyarat strategis untuk mencapai target pembangunan yang termuat dalam RAD TPB/SDGs 2024-2026. Analisis menunjukkan bahwa meskipun telah ada pengakuan dan forum koordinasi, implementasi sinergi yang ada masih terfragmentasi dan kurang terinstitusionalisasi, mengakibatkan ketidakselarasan program dan ketidakmampuan untuk mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan secara sistematis. Celah kebijakan yang signifikan diidentifikasi, yaitu tidak adanya kerangka regulasi dan tata kelola yang terintegrasi di tingkat provinsi yang dapat mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor secara terukur. Laporan ini menawarkan kebaruan dengan mengusulkan sebuah model tata kelola kolaboratif yang didukung oleh tiga pilar utama: landasan hukum yang kuat (Peraturan Gubernur), penguatan kelembagaan (revitalisasi Forum TJSLBU), dan pengembangan sistem informasi terpadu. Berdasarkan studi komparatif dari praktik terbaik di Klaten dan Sambas, model ini dirancang untuk mengubah program CSR dari aktivitas filantropi yang sporadis menjadi instrumen strategis yang selaras dengan prioritas pembangunan berkelanjutan daerah. Rekomendasi kebijakan yang disajikan bersifat konkret dan dapat ditindaklanjuti, memberikan panduan bagi Pemprov Kalimantan Barat untuk membangun ekosistem kolaborasi yang akuntabel, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
