<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan mengetahui dan memahami bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan bentuk konkret dari komitmen negara dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengandung asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang tegas dan proporsional, baik terhadap individu maupun badan hukum. Penerapan pidana yang tegas diharapkan menimbulkan efek jera sekaligus memperkuat integritas lembaga publik serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. 2. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor menunjukkan adanya kemajuan dalam hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi semata pada kesalahan individual. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam pembuktian unsur kesalahan, penentuan niat korporasi, serta mekanisme penjatuhan sanksi. Diperlukan pendekatan yang lebih progresif melalui penerapan asas strict liability dan prinsip functional punishment agar penegakan hukum terhadap korporasi berjalan efektif, adil, dan tidak menghambat stabilitas ekonomi nasional. Kata Kunci : pertanggungjawaban, tindak pidana korupsi]]>
Copyrights © 2026
