<![CDATA[Persoalan pertanahan masih menjadi sumber konflik hukum di tingkat lokal, khususnya dalam bentuk dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada Akta Jual Beli Tanah. Akta yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum justru berpotensi menjadi sarana pelanggaran hak apabila proses pembuatannya cacat secara hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan dan dampak pendampingan hukum terhadap korban dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli Tanah di wilayah hukum Polres Pamekasan, yang dilakukan oleh Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris melalui konsultasi dan wawancara hukum, analisis dokumen akta dan dokumen pendukung, serta pendampingan korban pada tahap pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan hukum mampu memperkuat posisi hukum korban, meningkatkan kualitas proses penegakan hukum, serta mendorong aparat penegak hukum bekerja lebih akuntabel dan profesional. Selain itu, pendampingan ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan berfungsi sebagai upaya preventif terhadap praktik pemalsuan dalam transaksi pertanahan. Kegiatan ini menegaskan peran strategis perguruan tinggi hukum dalam memperluas akses keadilan dan melindungi hak milik atas tanah berbasis keadilan sosial.]]>
Copyrights © 2025
