Salah satu bentuk nyata peran representatif DPRD adalah menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses dan terakomodir pada RKPD,KUPA,KUA-PPAS. Saat ini akomodasi Pokir belum berjalan sebagaimana diharapkan. Kajian ini berupaya mengungkapkan dinamika akomodasi pokir dalam RKPD dan APBD. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif, data dikumpul melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil penelitian menunjukan dinamika Pokir DPRD menjadi manifestasi dari tarik-menarik kepentingan politik legislative-eksekutif. Pokir sebagai instrumen bargaining position yang sangat politis. Kendala Kebijakan (Efisiensi dan Program Strategis); Kendala Teknis Sistem (SIPD), terutama terkait kekakuan kamus dan kesulitan identifikasi Tupoksi; dan Kendala Prosedural Waktu.
Copyrights © 2025