<![CDATA[AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisis fenomena overcriminalization dalam konteks tenaga pendidik (guru), dengan fokus pada putusan Mahkamah Agung No. 1554K/PID/2013 serta hubungannya dengan prinsip maqasid syariah. Putusan ini mengandung implikasi hukum yang signifikan bagi profesi guru, terutama dalam konteks kriminalisasi tindakan-tindakan tertentu yang melibatkan mereka. Kajian ini mencoba menggali sejauh mana penegakan hukum terhadap tenaga pendidik berperan dalam mengurangi atau bahkan memperburuk ketidakadilan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar syariah yang menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan maqasid syariah, yang mengutamakan pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tulisan ini mengevaluasi apakah sistem hukum yang ada memperlihatkan ketidaksesuaian dalam memberikan keadilan atau malah mempengaruhi profesi guru secara negatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa overcriminalization dalam konteks ini perlu diperhatikan secara seksama, dengan memperhitungkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tenaga pendidik sebagai agen perubahan dalam masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
