<![CDATA[Perkembangan cross-border e-commerce telah menjadi wujud nyata digitalisasi dan pilar penting dalam perdagangan global modern, namun perkembangan ini sekaligus menghadirkan tantangan dalam aspek regulasi dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur transaksi cross-border e-commerce di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional sudah cukup komprehensif dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2025, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, implementasinya menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan yurisdiksi terhadap pelaku asing, tumpang tindihnya regulasi, minimnya mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara, ketimpangan daya saing UMKM dengan perusahaan global, serta kesenjangan infrastruktur digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama internasional, integrasi kelembagaan nasional, peningkatan infrastruktur digital, serta kebijakan afirmatif untuk pemberdayaan UMKM agar regulasi dapat berjalan efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan ekosistem cross-border e-commerce yang transparan, berkelanjutan, dan memberikan perlindungan hukum optimal bagi seluruh pihak.]]>
Copyrights © 2025
